KAMPUS KEHILANGAN ROH INTELEKTUAL: KETIKA PENDIDIKAN MENJADI LADANG BISNIS DAN MAHASISWA SEKADAR KONSUMEN

Justra.id-Pinrang, Perguruan tinggi sejatinya merupakan ruang persemaian intelektualitas, tempat gagasan dipertemukan, daya kritis dibentuk, dan generasi muda dipersiapkan untuk menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Kampus bukan sekadar bangunan dengan ruang kelas, gedung administrasi, dan sederet program akademik. Lebih dari itu, kampus memiliki tanggung jawab moral untuk melahirkan manusia yang berpengetahuan, berkarakter, memiliki kepekaan sosial, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan bangsa.

Namun, fenomena kampus hari ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah perguruan tinggi masih benar-benar berorientasi pada pengembangan intelektualitas mahasiswa, atau justru perlahan bergeser menjadi institusi yang lebih sibuk mengelola keuntungan daripada membangun kualitas pendidikan?

Kritik terhadap fenomena komersialisasi pendidikan tinggi bukanlah persoalan tanpa alasan. Di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan pendidikan, muncul kekhawatiran bahwa sejumlah kebijakan dan praktik pengelolaan kampus semakin menempatkan aspek finansial sebagai pertimbangan utama. Berbagai pungutan, biaya administrasi, kegiatan akademik, hingga kebutuhan lainnya berpotensi menjadi beban tambahan bagi mahasiswa apabila tidak disertai transparansi, proporsionalitas, dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.

Ironisnya, mahasiswa yang seharusnya diposisikan sebagai subjek utama dalam proses pendidikan justru berisiko diperlakukan sebatas konsumen. Hak-hak akademik seolah direduksi menjadi hubungan transaksional: mahasiswa membayar, kampus menyediakan layanan, dan pendidikan dipahami hanya sebatas produk yang diperjualbelikan.

Padahal, esensi pendidikan tidak sesederhana transaksi ekonomi. Mahasiswa tidak datang ke kampus hanya untuk membeli selembar ijazah, melainkan untuk memperoleh ruang belajar, kebebasan berpikir, pengalaman organisasi, pengembangan kreativitas, serta kesempatan mengasah kemampuan intelektual dan sosial.

Persoalan lainnya adalah semakin terbatasnya ruang pengembangan mahasiswa. Kegiatan diskusi ilmiah, penelitian, pengabdian masyarakat, pengembangan organisasi kemahasiswaan, serta aktivitas intelektual lainnya semestinya menjadi bagian penting dari ekosistem perguruan tinggi. Akan tetapi, ketika perhatian dan sumber daya lebih banyak terserap pada kepentingan administratif dan komersial, muncul risiko bahwa aktivitas pengembangan mahasiswa hanya menjadi pelengkap formalitas.

Kampus yang kehilangan keberpihakan terhadap pengembangan intelektualitas mahasiswa pada akhirnya berpotensi melahirkan lulusan yang hanya berorientasi pada kelulusan, bukan pada penguasaan ilmu pengetahuan. Mahasiswa sibuk memenuhi kewajiban administratif, mengejar persyaratan akademik, dan menyelesaikan berbagai urusan perkuliahan, sementara ruang untuk membangun tradisi berpikir kritis semakin terpinggirkan.

Kondisi ini tentu tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Sebab, kualitas perguruan tinggi tidak semestinya hanya diukur melalui megahnya bangunan, banyaknya jumlah mahasiswa, tingginya penerimaan mahasiswa baru, atau besarnya pendapatan institusi. Ukuran yang jauh lebih substansial adalah sejauh mana kampus mampu menciptakan lingkungan akademik yang sehat, menjamin kebebasan berpikir, mendorong penelitian, serta memberikan kesempatan yang adil bagi mahasiswa untuk berkembang.

Bukan berarti perguruan tinggi tidak membutuhkan keuntungan, efisiensi, atau tata kelola keuangan yang profesional. Kampus tetap membutuhkan sumber daya untuk menjaga keberlangsungan operasional dan meningkatkan mutu pendidikan. Namun, persoalannya muncul ketika orientasi finansial justru menggeser tujuan utama pendidikan itu sendiri.

Kampus harus memahami bahwa mahasiswa bukan komoditas, pendidikan bukan sekadar industri, dan ijazah bukan satu-satunya produk yang harus diperjualbelikan. Ada tanggung jawab sosial dan moral yang melekat pada setiap institusi pendidikan tinggi.

Sudah saatnya perguruan tinggi melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap arah kebijakan dan tata kelolanya. Transparansi pembiayaan, peningkatan kualitas dosen, pemerataan fasilitas akademik, dukungan terhadap penelitian mahasiswa, penguatan organisasi kemahasiswaan, serta penyediaan ruang kebebasan akademik harus menjadi perhatian serius.

Pada akhirnya, kampus tidak boleh hanya bangga mencetak ribuan sarjana, tetapi abai terhadap kualitas intelektual yang mereka miliki. Sebab, perguruan tinggi yang hanya mampu menghasilkan lulusan tanpa membangun kesadaran kritis sedang menghadapi persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan administrasi.

Jangan sampai kampus menjadi tempat mahasiswa membayar mahal untuk mendapatkan gelar, tetapi harus berjuang sendiri untuk mendapatkan ruang berkembang. Sebab, ketika keuntungan menjadi orientasi utama dan intelektualitas hanya menjadi slogan, yang terancam bukan sekadar kualitas kampus, melainkan masa depan pendidikan itu sendiri.

Bill Gates(*)