Justra.id– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang menerima komunitas disabilitas Kabupaten Pinrang dalam rangka melakukan evaluasi langsung terhadap layanan dan fasilitas ramah disabilitas yang tersedia di lingkungan kantor dinas, Rabu 26/08/2026.
Kegiatan tersebut menjadi ruang partisipasi bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan pengalaman dan masukan terkait aksesibilitas layanan publik. Para pengguna layanan tidak hanya melihat fasilitas yang tersedia, tetapi juga mencoba secara langsung sejumlah sarana dan layanan untuk memastikan fasilitas tersebut benar-benar mudah, aman, dan nyaman digunakan.
Evaluasi dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan penyandang disabilitas sebagai pengguna langsung. Sejumlah aspek yang menjadi perhatian antara lain akses masuk dan mobilitas, jalur pelayanan, fasilitas pendukung, informasi dan komunikasi, hingga kemudahan dalam memperoleh layanan di lingkungan kantor.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, A. Matjtja, S.Sos., mengatakan, pembangunan layanan inklusif tidak cukup hanya memenuhi standar administratif, tetapi harus memastikan fasilitas tersebut benar-benar dapat digunakan oleh penyandang disabilitas.
“Tidak hanya terlihat ramah disabilitas, tetapi benar-benar dapat digunakan oleh penyandang disabilitas. Karena itu, kami sengaja mengundang pengguna langsung untuk mencoba, merasakan, menguji sekaligus mengoreksi. Apa yang menurut kami sudah baik, belum tentu baik menurut pengguna,” ujarnya.
Menurutnya, masukan dari komunitas disabilitas menjadi bagian penting dalam penyempurnaan pelayanan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang.
Dalam kegiatan tersebut, turut dibahas penguatan kolaborasi dengan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dalam rangka memperluas dukungan terhadap peserta didik penyandang disabilitas di satuan pendidikan.
Kolaborasi tersebut dapat mencakup pemetaan dan pendataan peserta didik penyandang disabilitas, asesmen kebutuhan individual, pendampingan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan, hingga penyediaan serta pengembangan media pembelajaran adaptif.
Selain itu, kerja sama juga diarahkan pada pendampingan orang tua, rujukan layanan psikologis dan terapi, serta pengembangan mekanisme pengaduan dan tindak lanjut kasus secara terpadu.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang juga mendorong pengembangan database pendidikan inklusif, pemetaan aksesibilitas sarana dan prasarana sekolah, pengembangan sekolah ramah disabilitas, serta monitoring dan evaluasi layanan secara berkala bersama komunitas disabilitas.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pendidikan yang tidak sekadar membuka akses bagi seluruh anak, tetapi juga memastikan setiap peserta didik memperoleh kesempatan untuk belajar, berkembang, dan berpartisipasi secara bermartabat.
Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, inklusivitas bukan sekadar indikator penilaian. Keberhasilan layanan diukur dari sejauh mana fasilitas dan pelayanan yang dibangun benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas.
Dengan melibatkan komunitas disabilitas secara langsung, pemerintah daerah berharap pembangunan layanan publik ke depan semakin responsif terhadap kebutuhan pengguna. Suara penyandang disabilitas pun tidak lagi ditempatkan sebagai pelengkap, melainkan sebagai mitra penting dalam menciptakan layanan pendidikan dan fasilitas publik yang lebih manusiawi, aksesibel, aman, dan berkeadilan.
