Pemerintah akan memperkuat tindak lanjut hasil Cek Kesehatan Gratis Anak agar masalah kesehatan yang ditemukan tidak berhenti pada tahap pemeriksaan. Mulai 2027, keberhasilan program tidak lagi hanya dinilai berdasarkan jumlah anak yang mengikuti pemeriksaan, tetapi dari rasio temuan penyakit yang berhasil ditangani.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari evaluasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk anak. Dalam periode Februari 2025 hingga Februari 2026, sebanyak 23,5 juta anak tercatat telah mengikuti program tersebut. Pemerintah masih menemukan kesenjangan antara jumlah pemeriksaan yang tinggi dan tindak lanjut medis terhadap hasil skrining.
Pembahasan mengenai evaluasi itu berlangsung dalam Diskusi Publik bertajuk “Setahun Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk Anak, Apa Selanjutnya?” di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis, 13 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut diselenggarakan Kementerian Kesehatan RI bersama RCCE Indonesia dan Wahana Visi Indonesia.
Cek Kesehatan Gratis Anak Temukan Beragam Masalah Kesehatan
Data CKG menunjukkan masih banyak temuan kesehatan anak yang membutuhkan penanganan lanjutan. Sebanyak 95 persen balita yang teridentifikasi berisiko tuberkulosis atau TB belum menjalani tes konfirmasi.
Program tersebut juga menemukan masalah anemia, tren peningkatan tekanan darah, persoalan kesehatan mental, serta karies atau gigi berlubang. Dalam data yang disampaikan Kemenkes, kasus karies disebut mencapai 100 persen pada jenjang SMP dan SMA.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memberikan perhatian khusus terhadap masalah kesehatan gigi pada anak. Berdasarkan hasil CKG, sekitar 30 hingga 40 persen anak mengalami masalah gigi. Karies menjadi masalah terbanyak, disusul gangguan pada gusi.
Budi meminta puskesmas tidak hanya memiliki kursi pemeriksaan gigi. Fasilitas kesehatan tingkat pertama juga perlu memiliki kemampuan untuk melakukan penambalan dan perawatan akar gigi.
Kesehatan Mental Remaja Perlu Ditindaklanjuti
Selain kesehatan fisik, pemerintah menyoroti tindak lanjut terhadap anak yang terindikasi mengalami masalah kesehatan mental.
Menurut Budi, siswa SMP dan SMA yang terindikasi mengalami kecemasan atau depresi perlu mendapat akses konseling. Pendampingan dapat dilakukan melalui layanan telemedisin maupun dengan memperkuat peran guru Bimbingan Konseling atau BK di sekolah.
Transparansi hasil pemeriksaan kepada anak dan keluarga juga menjadi perhatian. Hasbi, perwakilan Forum Anak yang pernah mengikuti CKG di sekolah, mengungkapkan dirinya menjalani sejumlah pemeriksaan, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, tekanan darah, hingga tes hemoglobin atau Hb.
Namun, ia mengaku tidak memperoleh informasi lengkap mengenai hasil pemeriksaannya. Hasbi kemudian harus menjalani pencabutan gigi pada usia 15 tahun setelah masalah tersebut terlambat ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Arifatul Choiri Fauzi menilai hasil skrining tidak boleh hanya tersimpan sebagai data pemerintah. Orang tua perlu mengetahui kondisi kesehatan anak agar dapat memahami langkah lanjutan dan edukasi yang dibutuhkan.
Arifatul juga mendorong kerja sama lintas sektor dengan melibatkan Dinas Pendidikan, Tim Penggerak PKK, hingga Forum Anak tingkat kelurahan. Kolaborasi tersebut diharapkan memperluas intervensi kesehatan dengan penyampaian informasi yang mudah dipahami anak.
Keberhasilan CKG Mulai 2027 Diukur dari Penanganan
Pemerintah akan mengubah indikator keberhasilan CKG Anak mulai 2027. Fokus penilaian bergeser dari jumlah peserta yang diperiksa menjadi jumlah temuan penyakit yang berhasil mendapatkan penanganan.
Kemenkes juga berkomitmen menyediakan obat gratis selama 15 hari pertama bagi anak dengan “rapor kesehatan” berstatus kuning atau merah.
Hasil diskusi publik tersebut merumuskan lima arah penguatan program CKG Anak. Pemerintah akan memperhatikan pemenuhan hak dan kenyamanan anak selama skrining, menjaga kerahasiaan data medis, serta mengintegrasikan CKG dengan program Makan Bergizi Gratis di sekolah.
Penguatan lainnya mencakup peningkatan kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam memantau pelaksanaan program.
